DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN | SKRIPSI | ABDUS SOMAD | 108053000021 | EVALUASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI OLEH DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMROH KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010-2011

DAFTAR PUSTAKA

Anshar, Zakaria, dkk, Profile Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, (Jakarta: Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh, 2008)

Ardani, M., Fikih Ibadah Praktis, (Ciputat: Bumbu Dapur Communication – PT. Mitra Cahaya Utama, 2008)

Ardianto, Elvinaro, Metodolgi Penelitian Untuk Public Relations, Kualitatif dan Kuantitatif (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2010)

Athoillah, Anton, Dasar-Dasar Manajemen, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) Cet. I

B Curtis, Dan; J. Floyd, James; L. Winsor, Jerry, Komunikasi Bisnis dan Profesional. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1996)

Basyuni, Muhammad Maftuh, Formula Pelayanan Prima Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji (Jakarta, 2008)

_________, Reformasi Manajemen Haji (Jakarta: FDK Press, 2008)

Darajat, Zakiyah, Haji Ibadah Yang Unik, (Jakarta: Ruhama, 2000) Cet. VIII

Djawahir, M. Abdul Ghafur, dkk, Haji Dari Masa Ke Masa, (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI, 2012) Cet. 1

Hamid Ghazali, Abu, Asrar Al-Hajj, diterjemahkan oleh Muhammad Al-Baqir dengan judul Rahasia Haji dan Umroh (Bandung: Karisma, 2000)

Hamid, H.M. Shalahuddin, Agenda Haji & Umrah, (Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara, 2006)

HS, Ahmad Fadli, Organisasi & Administrasi, (Jakarta: Manhalun Nasyi-in Press, 2008) Cet. IV

Hunger and Wheelen, Essesntial of Strategic Management, (Tampa, Florida: Addison Wesley Longman Inc., 1997)

Nasution, Lahmuddin, Fiqh 1, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1995)

Nawawi, Hadari, Manajemen Strategik, Organisasi Non-Profit Bidang Pemerintahan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005) Cet. III

Nidjam, Ahmad; Hanan, Alatief, Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Workers, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001)

Notoatmodjo, Soekidjo, Promosi Kesehatan: Teori dan Aplikasi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005) Cet.5

Mangkunegara, A.A Anwar Prabu, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) Cet.II

Ruslan, Rosady, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2003)

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: ALFABETA, 2008)

Supi, Zainal Abidin, dkk, Himpunan Peranturan Perundang-undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Jakarta: 2010)

Supriyatna, Cepi, dkk, Laporan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/ 2010 M, (Jakarta: Ditjen PHU, 2010), Cet. I

_________, Laporan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432 H/ 2011 M, (Jakarta: Ditjen PHU, 2011), Cet. I

_________, Rencana Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432 H/2011 M, (Jakarta: Ditjen PHU, 2011) Cet. I

Tripathi, P. C.; Reddy, P. N., Principles of Management, (New Delhi: The McGram-Hill Company, 2008), Cet. 4

Usman, Husaini dan Setiady, Purnomo Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003)

http://id.wikipedia.org/

http://www.kemenag.go.id/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUKTI WAWANCARA

Narasumber     : Bapak H. Abdul Muhyi, S.Kom

Jabatan                        : Kasubbag Tata Usaha Direktorat Pelayanan Haji

Hari, tanggal   : Kamis, 4 Oktober 2012

Waktu             : 11.34 WIB

Tempat            : Kantor Tata Usaha Direktorat Pelayanan Haji Direktorat Jenderal

Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI

Poin-poin wawancara:

1.        Tanya (T)  : Bagaimana standar pelaksanaan ibadah haji ideal?

Jawab (J)  : Menurut yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ibadah Haji (Juknis PIH),ada beberapa aspek yang dapat dijadikan sebagai standar PIH yang ideal. Diantaranya ditinjau dari aspek akomodasi selama masih di asrama haji Indonesia yang mencakup kriteria yang memiliki fasilitas lengkap,yakni tersedianya sarana kesehatan, sarana komunikasi, kamar tidur, dapur, kamar mandi, keamanan gedung dan kebersihan lingkungan halaman asrama. Kemudian untuk pemondokan di Arab Saudi dengan fasilitas lengkap seperti lift dengan kontrak pemeliharaan, penerangan yang cukup, alat pemadam kebakaran, tempat tidur lengkap beserta karpet, peralatan tidur diganti setiap minggu kecuali kasur, alat pendingin atau air conditioner (AC) di setiap kamar, tersedia air bersih, dapur lengkap, kamar mandi yang layak.

Kemudian ditinjau dari kelayakan gizi katering yang terdiri dari jumlah makanan mengandung energi rata-rata sebesar 2100 Kkal,mencakup makanan pokok (nasi), daging, tempe, sayuran, buah, minyak dan gula dengan kadar tertentu yang mencukup kebutuhan tubuh manusia per harinya.

Lalu ditinjau dari transportasi,yakni armada pesawat yang layak dan masih bagus, jumlah bus yang cukup selama di tanah suci dan pelayanan yang baik jika ada keterlambatan akibat jamaah yang sakit.

Kemudian juga ditinjau dari aspek kesehatan mulai saat embarkasi hingga debarkasi yang pelayanannya mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1061/Menkes/SK/XI/2008 tanggal 11 Nopember 2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Haji, beserta Petunjuk Pelaksanaan Pengobatan Rawat Jalan dan Rawat Inap pada Embarkasi/Debarkasi Rumah Sakit Rujukan Haji.

2.        T   : Siapakah pihak yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan evaluasi haji dan bagaimana prosesnya?

J    : Pihak yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan adalah antara lain dari Ditjen PHU sendiri,kemudian ada juga unit terkait,seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Komisi VIII DPR RI, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan juga dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian ada juga dari instansi pemerintahan yang terkait di bidangnya,seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri dan lainnya. Pengawasan sendiri pastinya dilakukan selama proses PIH berlangsung,mengambil dan mengumpulkan data-data untuk kemudian dievaluasi untuk PIH yang lebih baik tahun berikutnya.

Untuk evaluasinya,dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang melakukan pengawasan,kemudian hasil laporan disusun dan diaudit oleh BPK dan DPR RI.

3.        T   : Bagaimanakah peran media massa?

J    : Peran media massa selama PIH berlangsung membantu dalam proses pengawasan dan evaluasi. Berita yang dimuat oleh wartawan akan dipublikasikan ke media massanya secara terkini yang secara tidak langsung memberikan laporan kepada publik dan juga kepada pihak penyelenggara (Ditjen PHU) untuk dievaluasi.

4.        T   : Hambatan PIH di tahun 2011,seperti keterlambatan armada pesawat, katering yang tidak layak, tingkat kematian yang masih cukup tinggi dan transportasi yang belum terpenuhi selama di tanah suci. Bagaimana penanganannya?

J    : Pada hakikatnya,keterlambatan armada pesawat adalah diluar kuasa Ditjen PHU,karena keterlambatan biasanya terjadi karena kendala teknis dari maskapai terkait. Dan Ditjen PHU pun telah membuat kesepakatan dengan maskapai,jika terjadi keterlambatan setelah 4 atau 6 jam baik itu embarkasi ataupun debarkasi,pihak maskapai harus menyediakan pelayanan plus untuk jamaah,seperti penginapan dan konsumsi.

Kemudian untuk tingkat kematian yang masih cukup tinggi,sebenarnya tidak ada yang bisa menghalangi sebuah kematian,namun setidaknya tim kesehatan sudah memberikan pencegahan maksimal sebelum pemberangkatan seperti pemberian vaksin dan identifikasi penyakit dengan mencantumkan di gelang jamaah agar bisa mendapatkan penanganan khusus jika terjadi sesuatu. Juga Tim Kesehatan Jamaah Haji Indonesia (TKHI) memberikan pelayanan kesehatan optimal untuk jamaah selama di tanah suci sesuai dengan SK Menkes RI Nomor : 1061/Menkes/SK/XI/2008 tanggal 11 Nopember 2008 yang didalamnya juga mencakup tentang penetapan rumah sakit rujukan.

Kemudian untuk katering yang tidak layak (basi),terjadi selama masih dalam tanggung jawab maskapai,misalkan saat embarkasi atau debarkasi. Hal tersebut biasanya disebabkan oleh keterlambatan pesawat ,sehingga itu menjadi tanggung jawab masskapai dan secara teknis dilakukan oleh petugas katering haji dengan mengganti makanan yang basi. Satu hal yang pasti,selama proses PIH berlangsung banyaknya jamaah yang menunggu waktu sholat secara bersamaan didalam masjid,sehingga jamaah tersebut tidak kembali ke pemondokan hingga waktu sholat terakhir dilaksanakan. Hal tersebut justru mengakibatkan jamaah mendapati kateringnya sudah basi karena sudah terlalu lama didiamkan. Jadi permasalahan katering yang basi bisa terjadi akibat 2 hal,yakni hambatan teknis dari maskapai ataupun dari jamaah yang tidak kembali ke pemondokan hingga waktu sholat terakhir dilaksanakan sementara katering sudah tersedia di pemondokan.

Kemudian untuk penanganan keamanan jamaah haji,setelah menggunakan jasa petugas keamanan dari unsur TNI dan Polri,mulai musim haji tahun 2012 ini pihak penyelenggara juga menambah personil keamanan wanita untuk menjaga jamaah haji wanita selama PIH berlangsung di Madinah,karena pada saat itu laki-laki dan wanita tidak bercampur sehingga memungkinkan keamanan jamaah haji wanita lebih terjamin dengan adanya petugas keamanan wanita yang menjaga dari jarak dekat.

Mengetahui,

(H. Abdul Muhyi, S.Kom)

BUKTI WAWANCARA

Narasumber     : Bapak H. Abdurrazak Al Fakhir, ST, MM

Jabatan                        : Kasubbag Tata Usaha Direktorat Pengelolaan Dana Haji

Hari, tanggal   : Kamis, 4 Oktober 2012

Waktu             : 14.30 WIB

Tempat            : Kantor Tata Usaha Direktorat Pengelolaan Dana Haji Direktorat

Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI

Poin wawancara :

1.        T   : Dana Abadi Umat (DAU). Siapa yang menyusun penggunaan DAU, sejak kapan diberlakukan dan bagaimana alur pembuatan laporannya?

J    : DAU disusun atas kerja sama Direktorat Pengelolaan Dana Haji (Ditlola) dengan Komisi VIII DPR RI bidang Agama, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan. DAU mulai dibentuk dan diberlakukan sejak tahun 1998 saat Tarmizi Taher memimpin Departemen Agama RI (sekarang Kementerian Agama RI). Alur pembuatan laporan fungsi DAU adalah sama seperti pembuatan laporan aspek lainnya,yang pada akhirnya diaudit oleh BPK RI dan disahkan oleh Menteri Agama.

Mengetahui,

(H. Abdurrazak Al Fakhir, ST, MM)